Bisnis Indonesia Selasa, 26 Maret 2013.

JAKARTA : Otoritas perdagangan komoditas berjangka mengeluarkan peraturan pelarangan penyertaan penanaman modal asing guna mendorong peningkatan transaksi multilateral.

Larangan ditetapkan lewat Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan  Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 103/BAPPEBTI/Per/03/2013 tentang larangan penyertaan penanaman modal asing bagi pedagang berjangka penyelenggaraan sistem perdagangan alternatif (SPA).

Pada peraturan yang ditandatangani 8 Maret 2013, disebutkan untuk meningkatkan kegiatan perdagangan berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga transparan, perlu dibuka kesempatan penanaman modal seluas-luasnya. Setiap pedagang penyelenggara SPA yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administrative sebagaimana diatur dalam UU No.32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang telah diubah dengan UU No.10/2011 tentang Perubahan sebelumnya.

Adapun sebelumnya, pada 18 Februari BAPPEBTI telah mengeluarkan surat edaran Nomor 32/BAPPEBTI/SE/02/2013 tentang pembatasan perizinan system perdagangan alternatif. SE dikeluarkan dengan dasar untuk mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang wajar,efisien, efektif, dan melindungi kepentingan semua pihak dalam perdagangan terutama mendukung sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga transparan. Materi SE yang ditekankan yakni untuk tidak menerbitkan perizinan baru di bidang SPA terhitung sejak 15 Maret 2013. Jika perizinan SPA diproses sebelum tanggal tersebut, permohonan persetujuan akan diproses BAPPEBTI sesuai ketentuan.

Mengenai SPA, Bihar Sakti Wibowo Direktur Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) menyatakan bahwa pialang selama ini sudah terbiasa dengan transaksi kontrak maupun diluar bursa. “Target multilateral yang tinggi untuk menekan SPA perlu dilakukan dengan cara-cara yang simple, sosialisasi dan menekankan potensi bisnisnya.”

Bisnis Indonesia Senin, 25 Maret 2013.

JAKARTA : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) mengumumkan 76 Wakil Pialang Berjangka (WPB) lulus dari 176 peserta dalam ujian profesi yang diselenggarakan di Bali 27 Februari lalu. Jika dipersentasekan, tingkat kelulusan ujian profesi hanya 43,1%.

Sekretaris BAPPEBTI Nizarli mengatakan,”WPB yang memiliki izin 3 tahun lebih harus mengikuti ujian profesi, kalau tidak ujian lagi izin akan dicabut.”  Bagi wakil yang tidak lulus ujian profesi akan diberi kesempatan untuk mengikuti ujian hingga maksimal tiga kali. Ketika ujian sama sekali tidak lulus maka BAPPEBTI juga akan mencabut izin secara otomatis.

Bsinis Indonesia Kamis, 7 Maret 2013,

JAKARTA : Penggunaan surat izin usaha perdagangan (SIUP) bukan elemen kuat untuk melakukan kegiatan pengelolaan usaha investasi.

Sementara, permasalahan Golden Trader Indonesia  Syariah (GTIS) dan Raihan Jewellery yang ber-SIUP akan dikawal Satuan Tugas Waspada Investasi. Investasi gadai emas GTIS selama ini melakukan kegiatan perdagangan tidak dengan izin untuk investasi dari Kementerian Perdagangan, Otoritas Jasa Keuangan  (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

“ Dengan bekal izin usaha, masyarakat mengira kegiatan itu sah, padahal  SIUP  bukan  izin   untuk melakukan  pengelolaan,” ujar Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono.

Dengan demikian, kasus investasi bodong akan ditangani Satgas yang segera melakukan pendataan perusahaan investasi dengan iming-iming imbal hasil tinggi. Hingga saat ini, Satgas masih dalam tahap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Pengumpulan dana masyarakat dengan kedok investasi bisa dilakukan lewat jual beli fisik seperti emas dan juga via online melalui internet. Model valuta asing (valas)  atau foreign exchange (forex)  salah satunya. 

Bisnis Indonesia Selasa, 5 Maret 2013.

JAKARTA : BAPPEBTI memastikan perusahaan-perusahaan investasi bodong terkait dengan jual beli emas tidak masuk dalam wilayah perdagangan berjangka. Meski demikian, regulator pasar bursa berjangka komoditas ikut berperan aktif dalam Satgas Waspada Investasi, yang akan menangani permasalahan yang timbul akibat perusahaan-perusahaan investasi bodong yang disinyalir berhasil mengumpulkan dana masyarakat hingga 45 triliun lebih.

Dalam hal ini Satgas akan menelusur otoritas pemberi ijin perusahaan investasi bodong hingga bisa menjalankan bisnis dalam beberapa tahun belakangan. Tim itu terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang didalamnya terdapat unsur kepolisian, Kejaksaan, Bank Indonesia, BAPPEBTI, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Syahrul R Sempurnajaya menjelaskan, “ Dalam rangka perlindungan kepentingan masyarakat, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka  (BAPPEBTI) berharap upaya penertiban berbagai investasi tersebut ditangani pihak berwajib dan satgas waspada investasi. “ Menurutnya, dalam skema investasi emas non fisik yang dijalankan Raihan Jewellery, Golden Trader Indonesia Syariah (GTIS), dan beberapa perusahaan sejenis sudah banyak beroperasi namun tidak dalam ranah ijin BAPPEBTI.