Berdasarkan Undang-Undang  Republik Indonesia No.32 tahun 1997  tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, pasal 25 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa  penyelenggaraan Bursa Berjangka dilengkapi dengan Lembaga Kliring Berjangka berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh ijin usaha sebagai Lembaga Kliring Berjangka dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

 

Di dalam industri Perdagangan Berjangka Komoditas , PT KBI (Persero) memiliki peran strategis  sebagai Lembaga Kliring Berjangka,  dengan  ijin usaha yang diperolehnya  sebagai Lembaga Kliring Berjangka di Indonesia sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi  No.128/BAPPEBTI/IX/2001 pada tanggal 04 September 2001.

 

PT KBI (Persero) sebagai Lembaga Kliring Berjangka akan melakukan fungsi novasi atau substitusi setiap transaksi kontrak berjangka/derivatif yang didaftarkan oleh Anggota Kliring.  Melalui proses novasi atau substitusi, Lembaga Kliring akan menjamin hak dan kewajiban setiap Anggota Kliring (sepanjang hak dan kewajiban Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring telah dipenuhi).  Selain itu, juga akan melakukan perhitungan hak dan kewajiban Anggota Kliring dan akan  melakukan atau menerima pembayaran melalui Bank Penyimpan  Dana kepada/dari Anggota Kliring, yang akan disampaikan kepada Anggota Kliring setiap hari melalui sistem informasi secara waktu nyata (real time).

 

Sejak tahun 2005, PT KBI (Persero) telah melakukan penjaminan dan penyelesaian transaksi kontrak derivatif yang diperdagangkan di Bursa atau di luar Bursa. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan industri perdagangan berjangka di Indonesia dan didukung oleh keinginan para pelaku pasar.